RESUME SEMINAR NASIONAL

 Nadyah Kurniasari

11220541000064

2B Kesejahteraan Sosial

Penugasan Ke-11 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Drs. Studi Rizal LK, M. Ag.

Seminar Nasional Oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Mitigasi Konflik Sara dan Pemguatan Partisipasi Warga

Tema : Literasi Media dan Tanggung Jawab Sosial Arus Utama di Pemilihan Umum 2024 

Keynote Speaker

Ubaidillah S.Sos., M.Pd. 

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia 

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan bahwa saat ini KPI baru mengawasi 43 Televisi, 25 radio dan 5 lembaga penyiaran serta 6000 siaran di Televisi maupun radio oleh KPI dan KPID. KPI juga sedang membuat RU penyiaran yang saat ini masih diproses di komisi I. Ketua KPI berharap di pemilu 2024 nanti kegiatan media dan politik sesuai aturan dan masyarakat disuguhi tontonan yang berkualitas. Selain itu ketua KPI juga berharap media terus menyampaikan bagaimana kampanye berjalan agar warga dapat berpartisipasi pemilu nanti. KPI terbuka 24 jam untuk koreksi masukan dan kerjasama-kerjasama akademis serta pemagangan mahasiswa.

Resorce Person

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.

Ketua Dewan Pers

Bu Ninik Rahayu merupakan satu-satunya Ketua Dewan Pers yang bergender perempuan. Di sini beliau memaparkan beberapa pembahasan, yaitu kemerdekaan pers, menjaga keberlanjutan pers dan mengantisipasi terkait kepemiluan. Beliau memaparkan bahwa kemerdekaan pers diatur dalam pasal 27 dan 28 UUD 1945. Dalam menggunakan media penyiaran, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, bermanfaat, tidak mengandung unsur hoax, patuh pada kode etik jurnalistik, patuh pada pedoman terkait anak dan patuh pada pedoman terkait berspektif keberagaman. Beliau juga menyatakan bahwa peran dari pers adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesadaran intelektual publik.

Selain yang sudah disebutkan di atas, Bu Ninik juga menyampaikan pesan bahwa kebebasan pers jangan sampai keluar dari yang seharusnya, tugas jurnalis perlu memperhatikan kode etik kejurnalan serta agar lebih bijak mencari informasi dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel.

Bu Ninik juga mengatakan bahwa dewan pers bersama KPI membuat pencegahan, salah satunya MOU, kemudian berkembang dengan partai politik agar kesalahan pada pemilu akibat polarisasi tidak akan terjadi lagi selain itu KPI juga berdialog dengan partai politik agar memberikan informasi yang akurat. Jika terdapat kerugian akibat pemberitaan, rakyat atau pihak yang dirugikan dapat mengadukannya ke KPI.

Evri Rizqi Monarshi, S.K.M
Komisioner KPI Pusat

Bu Evri Rizqi selaku Komisioner KPI Pusat mengatakan bahwa literasi digital sangat penting untuk mencapai tujuan agar kita semua yang menyaksikan siaran bisa memahami dan menganalisa informasi yang nantinya membuat kita bisa mengambil keputusan kalau pilihan kita mau ke mana nantinya dan diharapkan meningkatkan kualitas dari demokrasi. 

M. Zamroni, M.Si.
Ketua ASKOPIS

Ketua ASKOPIS yaitu M. Zamroni mengatakan bahwa terkadang media penyiaran mengganggu privasi seperti yang pernah ditayangkan oleh stasiun televisi ANTV serta terkadang media membuat judul yang sangat dibesar-besarkan atau berlebihan. Kemudian, beliau juga mengatakan bahwa konten media penyiaran lebih banyak memberikan hiburan dibandingkan informasi, kontrol, dan edukasi yang dapat menciptakan intelektual publik.

M. Zamroni menyebutkan tiga tujuan dari media penyiaran yang sebenarnya, yaitu sebagai bagian dari kontrol, pilar demokrasi ke-4, menjadi forum publik dan menjadi forum partisipasi publik. Namun nyatanya, banyak media penyiaran yang melenceng dari tujuan tersebut melenceng saat ini.

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa dalam media penyiaran saat ini memiliki kepentingan ekonomi dan politik. Kalau kepentingan ekonomi masih diwajarkan karena hal tersebut juga terdapat dalam undang-undang, namu kalau kepentingan politik akan menghancurkan kesejahteraan warga, bahkan negara. Maka dari itu, di sini peran KPI sangat penting.

Tanggapan saya

Demi menciptakan terselenggaranya pemilu yang damai, tentram, dan sesuai dengan peraturan maka diperlukan perbaikan sistem dan media penyiaran. Saat ini banyak media secara terang-terangan menyajikan berita atau tayangan yang memihak pada suatu partai. Selain itu, banyak juga media yang memiliki kepentingan politik didalamnya.Hal tersebut akan menimbulkan perpecahan serta perlakuan tidak seimbang. Untuk mencegah hal tersebut, belajar dari pemilu 2014 dan 2019 maka KPI dan pihak yang berwenang harus lebih ketat lagi dalam mengawasi media penyiaran, serta lebih memperhatikan lagi para jurnalis yang dalam melakukan risetnya belum sesuai dengan kode etik.

Praktik Aborsi Ilegal Di Jakarta Timur Terbongkar

Nadyah Kurniasari

11220541000064

2B Kesejahteraan Sosial

Penugasan Ke-10 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Drs. Studi Rizal LK, M. Ag.

Tanggapan Terhadap Persoalan "Praktik Aborsi Ilegal Di Jakarta Timur Terbongkar"

Polisi menggrebek praktik aborsi ilegal di Kompleks Billy & Moon, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada 17 Mei 2023. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki yang berinisial S, HH, IS, EP, dan SR.

Tersangka S merupakan pelaku utama praktik aborsi. Tersangka HH membantu tersangka utama melakukan aborsi. Tersangka IS menjaga dan mengawasi tempat praktik. Tersangka EP membawa mobil dan menjemput pasien dari rumah sakit ke lokasi. Sedangkan tersangka SR menjemput dan membawa korban ke temoat aborsi dan menerima pembayaran.

Prosesnya, pelaku menjemput pasien dari rumah sakit di kawasan Jakarta Timur. Kemudian, pasien diperiksa USG untuk mengetahui kondisi janin kemudian dilakukan aborsi dengan cara divakum. Setelah janin keluar janin akan ditaruh ke ember kemudian dilarutkan dengan HCL. Biaya praktik aborsi tersebut berkisar Rp. 4,5 juta hingga Rp. 9 juta ke atas, tergantung usia kandungan pasien.

Dikarenakan jasad janin dibuang ke toilet, pihak kepolisian belum mendapatkan barang bukti perihal janin yang telah diaborsi. Namun, barang bukti berupa suntikan, vakum, HCL, alat USG, dan obat-obatan telah diamankan polisi.

Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 348 KUHP, dan Pasal 346 KUHP tentang aborsi.

Tanggapan saya

Menurut saya terkait persoalan aborsi tersebut di atas, hal tersebut adalah tindakan ilegal yang melanggar peraturan negara dan agama. Sebenarnya aborsi boleh dilakukan namun dengan syarat bila aborsi tersebut tidak dilakukan maka akan mengancam jiwa si ibu dan tidak ada cara lain. Aborsi bisa dilakukan jika ada alasan medis, baik fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan si ibu. Tindakan aborsi tersebut hanya boleh dilakukan oleh ahli medis dan dokter. Dan janin yang boleh diaborsi adalah bila usia kandungan belum memiliki ruh.

Proyek Lampu "Pocong" Gagal, Bobby Nasution Dianggap Tak Paham Sistem

Nadyah Kurniasari

11220541000064

2B Kesejahteraan Sosial

Penugasan Ke-9 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Drs. Studi Rizal LK, M. Ag.

Tanggapan Terhadap Persoalan "Proyek Lampu Pocong Gagal, Bobby Nasution Dianggap Tak Paham Sistem"

Pengamat Tata Kota Universitas Sumatera Utara (USU), Jaya Arjuna mengkritik  Bobby Nasution terkait gagalnya proyek lampu pocong. Gagalnya proyek sebesar 25 miliar tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem pengadaan barang dan pembangunan di kota Medan. Selain itu, juga adanya kesalahan dalam pengawasan karena pembayaran sudah dibayarkan 90 persen yaitu 21 miliar sedangkan pengerjaan baru 50 persen.

"Jadi kan lucu katanya pekerjaan masih 50 persen tapi sudah dibayar 90 persen ini menunjukkan ada kesalahan di pengawasan. Karena yang menandatangani uang itu boleh keluar adalah konsultan pengawas, atau jangan-jangan tak ada konsultan pengawas," ujarnya.

Sikap Bobby Nasution yang meminta uang kembali kepada kontraktor menunjukkan bahwa ia tak paham administrasi pembangunan. Proyek gagal tersebut seharusnya sudah jadi tanggung jawab DPRD Medan karena anggaran proyek tersebut digelontarkan atas persetujuan DPRD Medan sekaligus sebagai pengawas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan yang didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut ,Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau yang disebut lampu pocong total loss (proyek gagal).

Tanggapan saya

Menurut saya, proyek tersebut berjalan tidak baik karena yang pertama proyek tersebut dilakukan tanpa pengawasan, tanpa komunikasi dan tanpa struktur yang benar. Yang kedua pihak penyetuju yaitu DPRD Medan terlalu memberikan kepercayaan yang besar kepada pihak kontraktror terutama mandor. Jadi kesimpulannya jika ingin membangun sesuatu harus dipersiapkan secara matang mulai dari strukturnya, pihak pengawas, mandor, kontraktor dan tukang pengerjanya.

Kantor Pusat MUI Ditembak Oleh Seorang Pria Tidak Dikenal

 Nadyah Kurniasari

11220541000064

2B Kesejahteraan Sosial

Penugasan Ke-8 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Drs. Studi Rizal LK, M. Ag.

Tanggapan Terhadap Persoalan "Kantor Pusat MUI Ditembak Oleh Seorang Pria Tidak Dikenal"

Kantor pusat MUI di Menteng, Jakarta Pusat ditembak oleh pria yang tidak dikenal. Atas peristiwa penembakan tersebut mengakibatkan sejumlah korban yang terkena tembakan dan pecahan kaca dan pelaku yang tewas saat dilarikan ke puskesmas.

Sebelum melakukan tembakan tersebut, pelaku sempat mengirim dua surat ancaman yang ditunjukan untuk Ketua MUI. Pelaku disebut sudah beberapa kali bolak-balik ke kantor pusat MUI dan meminta untuk bertemu dengan Ketua MUI.

Dilihat dari KTP-nya oleh Polisi pelaku berinisial M dan berusia sekitar 62 tahun yang berasal dari Lampung. Kemudian tas pelaku berisi obat-obatan, buku rekening, dan beberapa lembar surat. Namun untuk motif pelaku masih terus diselidiki oleh Polisi.

Kronologi Penembakan

Kapolda Metro Jaya Irjen Kartoyo mengatakan bahwa penembakan terjadi pada hari Selasa (02/05) siang. Pada pukul 11.24 WIB di kantor MUI ada orang tidak dikenal masuk dari pintu depan, kemudian mencari ketua MUI dan ingin bertemu.

Petugas keamanan menahan pelaku namun terkena tembakan di bagian punggung dengan menggunakan senjata api jenis air soft gun. Setelah melepaskan tembakan pelaku berusaha kabur kemudian dikerjar oleh petugas dan berhasil dibekuk. Saat proses pengamanan pelaku pingsan kemudian dibawa ke Polsek lalu ke puskesmas Menteng. Namun saat diperiksa oleh putugas medis pelaku dinyatakan tewas.

Tanggapan saya 

Berdasarkan berita yang sedang terjadi diatas, menurut saya kasus ini sangat membahayakan, selain membahayakan Ketua MUI dan oarang-orang terkait juga membahayakan masyarakat sekitar dan dapat mengganggu kesejahteraannya. Polisi harus mengusut tuntas kasus ini agar tengungkapnya motif dari pelaku dan apakah berkaitan dengan tetorisme atau tidak. 

Selain itu, saya juga berharap kepada masyarakar agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak berspekulasi serta menyumpulkan sendiri tindakan tersebut. Sebaiknya kita serahkan saja kasus tersebut kepada polisi dan menunggu berita selanjutnya.

Ponpes Al-Zaytun Disebut Eksklusif, Tidak Bisa Diintervensi Oleh MUI

 Nadyah Kurniasari

11220541000064

2B Kesejahteraan Sosial

Penugasan Ke-7 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Drs. Studi Rizal LK, M. Ag.

Tanggapan Terhadap Persoalan "Ponpes Al-Zaytun Disebut Eksklusif, Tidak Bisa Diintervensi Oleh MUI"

Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat kembali viral dikarenakan saat shalat Idul Fitri kemarin jemaah pria dan wanita menjadi satu shaf. Terlihat bahwa seorang wanita shalat di shaf pertama tepat di belakang pendiri ponpes Al-Zaytun yaitu Panaji Gumilang. Dikarenakan hal tersebut ramai oleh warganet, maka MUI menyebut bahwa ponpes Al-Zaytun eksklusif tidak dapat diintervensi.

MUI menyebut intervensi dari pemerintah daerah maupun tingkat nasional tidak akan ditanggapi oleh ponpes tersebut. Menurut MUI juga warga Indramayu tidak pernah bangga dengan adanya ponpes tersebut. MUI Indramayu pun tidak bisa melakukan banyak hal.

MUI pernah mendatangi ponpes tersebut saat ponpes tersebut baru berdiri, namun dalam kunjungan tersebut pihak MUI tidak mendapat penjelasan yang pasti mengenai sumber dana hingga paham aliran yang diajarkan ponpes tersebut. "Saya dulu justru itu dulu waktu baru berdiri santrinya baru belasan ribu, saya masuk ke situ ternyata Al-Zaytun itu susah, tidak transparan, sumber dana dari mana? mereka jawab dari umat Islam. Ini aliran apa? Mereka jawab kita ya pokoknya pakai aliran Islam. Nggak ada aliran Ahlusunnah Waljamaah, pahamnya siapa-siapa ngga ada," jelas Satori. Karena hal tersebut maka MUI lebih baik diam daripada menimbulkan semacam konflik horizontal antara sesama umat Islam.

Tanggapan saya

Mengenai hal tersebut yang telah dipaparkan di atas menurut saya untuk menghindari konflik antar umat Islam dan menciptakan kesejahteraan bersama seera dikarenakan ponpes tersebut tidak transparan dan tidak bisa diintervensi masyarakat se Indonesia boleh mengkritik, namun tidak memaksakan. Masyarakat juga harus lebih bijak lagi jika ingin mencari ponpes yang jelas sumber dananya, aliran yang dipakai serta ajaran-ajaran yang diajarkannya agar tidak terjerumus ke jalan yang sesat.

Jokowi Berlakukan Jam Kerja Baru Untuk PNS Mulai 26 April

 Nadyah Kurniasari

11220541000064

2B Kesejahteraan Sosial

Penugasan Ke-7 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Drs. Studi Rizal LK, M. Ag.

Tanggapan Terhadap Persoalan "Jokowi Berlakukan Jam Kerja Baru Untuk PNS Mulai 26 April"

Pada 12 April 2023 saat bulan puasa berlangsung Jokowi mengesahkan aturan jam kerja baru bagi PNS pusat maupun PNS daerah. Direncanakan bahwa peraturan jam kerja tersebut akan diberlakukan pada tanggal 26 April 2023 setelah cuti bersama hari raya lebaran.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023, jam kerja PNS terbaru menjadi 37,5 jam saja selama seminggu kerja di luar jam istirahat Pegawai Negeri Sipil. Jam masuk kerja pun juga sudah ditentukan yaitu pukul 07.30 sesuai dengan instansi dan zona waktu daerah masing-masing.

Kemudian untuk hari libur PNS akan tetap mendapatkan libur jika ada tanggal merah pada bulan dan minggu di hari Senin sampai Jumat. Dapat disimpulkan bahwa jam kerja dan hari kerja PNS hanya bekerja selama 8 jam kerja dan bekerja hanya 5 hari saja.

Tanggapan saya

Terkait dengan berita tersebut diatas menurut saya kebijakan atau peraturan baru yang dilakukan Pemerintah untuk para PNS sangat membahagiakan, karena dengan jam kerja seperti itu PNS mendapatkan jam kerja yang fleksibel dan efisien. Semoga dengan adanya jam kerja yang lebih baik ini para pekerja PNS dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kepala Balai DJKA Jateng Putu Sumarjaya Terjaring OTT KPK di Semarang

Nadyah Kurniasari

NIM 11220541000064

Kelas 2B Kesejahteraan Sosial

Penugasan Ke-5 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 

Dosen Pengampu: Drs. Studi Rizal LK, M.Ag. 

Tanggapan Terhadap Persoalan "Kepala Balai DJKA Jateng Putu Sumarjaya Terjaring OTT KPK di Semarang"

11 April 2023 tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Semarang. Ia ditangkap atas dugaan suap yang saat ini sedang diselidiki KPK.

Putu Sumarjaya dilakukan pemeriksaan di Gedung Unit PPA, Satreskrim Plrestabes Semarang. Putu bersama 3 orang lainnya dibawa ke Gedung KPK pukul 23.00 WIB. Pukul 16.30 sekitar 8, yaitu Bernard selaku PPK, Putu Sumarjaya selaku Kepala Balai DJK Jateng, Ani, Yanto dan Yuni selaku bendahara Balai Jateng, Muhammad Dion dan Fadly dari pihak swasta diperiksa.

Barang bukti yang diamankan sementara ada uang Rp 350 Juta, ATM Rp 300 Juta, dan uang Rp 900 Juta. PKK yang ada di Makassar dan uang 20.000 USD pihak lain masih dimintai keterangan lebih lanjut. KPK juga mengamankan uang dalam kegiatan tangkap tangan dalam bentuk rupiah dan mata uang asing. Saat ini KPK juga masih menyelidiki lebih lanjut dalam waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status mereka.

Tanggapan:

Korupsi menerima uang suap yang dilakukan oleh para pejabat diatas sangat merugikan negara dan masyarakat. Saran saya pihak penyidik harus lebih cepat lagi dalam menyelidiki kasus ini, terlebih masih ada beberapa pihak swasta yang belum diamankan. Saya berharap kasus ini diusut tuntas dan diberikan hukuman sebagai efek jera. Selain itu, berita ini juga harus terus di update kelanjutannya agar kasus ini transparan.

Kronologi Terkuaknya Dukun Pengganda Uang Bunuh 12 Pasiennya di Banjarnegara

Nadyah Kurniasari

NIM 11220541000064

Kelas 2B Kesejahteraan Sosial

Penugasan Ke-4 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 

Dosen Pengampu: Drs. Studi Rizal LK, M.Ag. 

Tanggapan Terhadap Persoalan "Terkuaknya Kasus Dukun Pengganda Uang Bunuh 12 Pasiennya di Banjarnegara"

Headline: Modus Mbah Slamet Dukun Pengganda Uang Bunuh 12 Pasiennya, Korban Dieksekusi saat Ritual Malam Hari

Pada 3/4/2023 terkuak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tohirin atau yang biasa disebut Mbah Slamet (45) dukun pengganda uang. Hingga 4/4/2023 sudah ditemukan 12 korban yang dikubur di sebuah lahan perkebunan milik orang tuanya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara.

Terkuaknya kasus ini karena ada salah satu pasiennya yang berinisial PO (53) warga Sukabumi, Jawa Barat yang menitipkan pesan kepada keluarga saat hendak ke rumah Mbah Slamet "Ini dirumahnya Pak Slamet buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah ga ada kabar sampai hari minggu langsung aja datangi lokasi bersama aparat. Gladys tau kok rumahnya." Ujar PO. Kemudian keluarga PO melaporkan hal tersebut an bersama Polres Banjarnegara mengunjungi tersangka.

Motif Mbah Slamet membunuh PO adalah karena kesal ditagih uang penggandaan secara terus-menerus oleh PO. Mbah Slamet diketahui menjanjikan kepada korban PO akan melipatgandakan uang Rp. 70 juta yang disetorkan korban menjadi Rp. 5 miliar.

Setelah ditelusuri ternyata cara yangbiasa dilakukan oleh Mbah Slamet untuk menghabisi pasiennya adalah saat sore hari Mbah Slamet bersama pasien pergi ke lahan perkebunan tempat eksekusi, kemudian Mbah Slamet berbincang-bincang dengan pasien hingga malam. Saat malam tiba, Mbah Slamet melakukan ritual penggandaan uang yang ternyata palsu. Saat proses ritual tersebut, Mbah Slamet memberikan minuman yang mengandung racun potas dan obat penenang kepada pasien. Saat pasien sudah tidak sadarkan diri Mbah Slamet melancarkan aksinya hingga korban meninggal, lalu menguburnya di lahan perkebunan tersebut.

Tanggapan:

Tanggapan saya terkait hal tersebut adalah bahwa pelaku, Mbah Slamet sangat meresahkan masyarakat terutama para pasien yang tergiur dengan tipuan penggandaan uang. Dari yang saya ketahui bahwa Mbah Slamet akan mendapatkan hukum berlapis karena sudah menipu yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan melakukan pembunuhan.

Agar terciptanya kesejahteraan dan tidak ada lagi dukun-dukun penipuan dan korban-korban selanjutnya pemerintah harus berperan dalam kasus ini dengan memberikan pemberitahuan atau semacam pencegahan kepada masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus berperan dengan lebih meningkat lagi pemikirannya supaya tidak dapat tertipu dengan kata-kata palsu yang disampaikan seseorang.

Kominfo Telah Memblokir Hampir 700 Ribu Situs Judi Online

Nadyah Kurniasari

11220541000064

2B Kesejahteraan Sosial 

Headline: Pemblokiran judi online sejak tahun 2018 hingga saat ini hampir mendekati 700.000 situs

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memblokir judi online yang terus bertumbuh terhitung sejak tahun 2018. Direktur Jendral Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementrian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengungkapkan setiap harinya Kominfo memblokir situs judi online.  "sampai saat ini sudah ada hampir 700 ribu situs yang kami blokir" ujar Samuel. Untuk lebih tepatnya per tanggal 27 Maret 2023 sudah 696.272 situs yang diblokir oleh Kominfo.

Pemblokiran situs judi online tersebut ditemukan di berbagai platform, mulai dari bentuk file sharing, telegram, Google/YouTube, Twitter, Facebook/Instagram, TikTok, hingga Helo.

Kominfo menyampaikan bahwa pemblokiran judi online sebagai upaya penegakan hukum dan Kominfo siap bekerjasama memberantas berbagai macam konten negatif di internet yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terkhusus judi online sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo dan Pasal 45 ayat (2) UU19/2016 mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Tanggapan

Menurut saya, yang dilakukan oleh Kominfo sudah benar yaitu dengan memblokir situs judi online setiap harinya terhitung sejak 2018 hingga saat ini baik situ yang sudah terdaftar maupun situs yang belum terdaftar di Indonesia.

Saat ini banyak judi online yang memuatbkonten berupa muatan Suku, Ras, dan Antar Golongan (SARA) hingga terindikasi phising dan malware. Selain itu, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari judi online bagi penggunanya, seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, kehilangan minat untuk melakukan kegiatan lain, penurunan taraf ekonomi, peningakatan kriminalitas, hingga pencurian data yang dapat mengganggu kesejahteraan setiap individu.

Selain memblokir situs-situs judi online, Kominfo juga perlu tegas dengan menyelidiki lebih dalam siapa saja orang yang terlibat dalam setiap jaringan judi online tersebut. Kemudian pelaku tersebut diberikan hukuman/efek jera. Untuk mncegah munculnya situs-situs judi online yang baru, Kominfo juga perlu mempublikasikan kasus tersebut pada masyarakat melalui berbagai media.

TANGGAPAN TERHADAP PERSOALAN KESEJATERAAN SOSIAL ATAU PROBLEMA MASYARAKAT DI BERITA ONLINE

 (Tanggapan Terhadap Persoalan "Seorang Siswa di Bogor dibacok Saat Hendak Menyebrangi Jalan oleh Orang yang Tidak dikenal")

Disusun Oleh :

Nadyah Kurniasari

11220541000064

Kesejahteraan Sosial 2B

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Drs. Studi Rizal LK., M.Ag.

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

    Berdasarkan berita yang dilansir pada berbagai berita online mengenai seorang siswa di Bogor dibacok saat hendak menyebrangi jalan oleh orang yang tidak dikenal di Bogor.

    Persoalan kemasyarakatan dan kewargaan yang diberitakan oleh berbagai berita online dapat memberikan informasi bahwa pada Jumat (10/3) seorang siswa yang bernama Arya Saputra tewas dibacok oleh orang yang tidak dikenal saat hendak menyebrangi jalan bersama 4 orang temannya yang bertepatan tidak jauh dari simpang Promad, Kota Bogor. Arya mengalami sabetan pedang pada bagian pipi tepatnya dibawah telinga. Sebelum dilarikan ke RS menggunakan ambulans Arya sempat dibimbing membaca kalimat syahadat oleh ibu pedagang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya

    Menanggapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat langsung mendatangi rumah orang tua korban dan mewujudkan cita-cita korban untuk merenovasi rumah orang tua angkatnya tersebut. Pemkab akan merenovasi rumah tersebut melalui program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (PTLH). Beliau juga menekankan pada setiap pihak sekolah untuk aktif melakukan pencegahan terjadinya kenakalah remaja.

    Tanggapan saya terkait dengan berita yang dijelaskan bahwasannya yang dilakukan Pemkab sudah benar yaitu menekankan dan menegaskan kepada setiap Kepala Sekolah, Camat, dan Satgas untuk semakin aktif melakukan deteksi dini untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja, seperti peristiwa yang dialami almarhum Arya. Saya juga berharap bahwa peristiwa ini dapat menjadi perhatian pemerintah dan lembaga sekolah di seluruh Indonesia agar penekanan ini tidak hanya berlaku di Bogor saja dan tidak ada lagi korban-korban berikutnya untuk menciptakan kesejahteraan antar manusia.

TANGGAPAN TERHADAP PERSOALAN KESEJATERAAN SOSIAL ATAU PROBLEMA MASYARAKAT DI BERITA ONLINE

(Tanggapan Terhadap Berita "Ibu Hamil Meninggal karena Ditolak oleh RSUD Ciereng Subang Pada Laman Detiknews)

Disusun oleh :

Nadyah Kurniasari

11220541000064

Kesejahteraan Sosial 2B

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Dosen Pengampu : Drs. Studi Rizal LK., M.Ag.

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Baca juga;

https://news.detik.com/berita/d-6605763/ibu-hamil-ditolak-di-rsud-ciereng-subang-kronologi-hingga-penjelasan-rs

    Berdasarkan berita yang di lansir pada laman detiknews mengenai kronologi meninggalnya ibu hamil yang ditolak oleh RSUD Ciereng Subang.

    Mengenai hal ini persoalan kemasyarakatan dan kewargaan yang diberitakan pada berita online dapat memberikan informasi bahwa  pada hari Kamis, 16 Maret 2023 Kurnaesih yang berumur 39 tahun asal Kampung Citombe, Kabupaten Subang mengalami kontraksi kemudian dibawa ke puskesmas lalu dirujuk ke RSUD Subang karena tidak ada perubahan. Sesampainya di RSUD, Kurnaesih langsung dilarikan ke Instalasi Gawat Daraurat (IGD) lalu dibawa ke ruang pelayanan neontal emergency komprehensif (PONEK) untuk mendapatkan tindakan. Di PONEK tersebut Kunaesih ditolak dan tidak mendapatkan tindakan apapun. Pada akhirnya Kurnaesih dibawa ke rumah sakit di Bandung. Namun sayangnya, saat menuju rumah sakit di Bandung Kurnaesih sudah meninggal dalam perjalanan.

    Dengan adanya peristiwa tersebut pihak RSUD Subang memberikan klarifikasi bahwa pihak rumah sakit tidak menolak. Saat pasien dalam perjalanan pihak rumah sakit sudah mengabarkan agar pasien dibawa ke rumah sakit lain karena ruang ICU penuh. Namun ternyata saat dikabari pasien sudah dekat dengan lokasi rumah sakit. Pihak rumah sakit juga menyampaikan permohonan maaf dan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Kurnaesih.

    Tanggapan saya terkait dengan berita yang dijelaskan diatas bahwasannya saat ini masih banyak rumah sakit yang kekurangan fasilitas. Sehingga, hal-hal fatal yang dapat merenggut nyawa pasien bisa saja terus terjadi. Saran saya perlu diperhatikan bagi Pemerintah untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai evaluasi kemudian melakukan peningkatan fasilitas untuk mencegah terulang kembalinya peristiwa serupa dan terciptanya kesejahteraan masyarakat.